KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha pemurah, karena berkat kemurahan-Nya lah makalah ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang “ PANCASILA dan HAK ASASI MANUSIA “, suatu pembahasan yang sudah banyak diperbincangkan di masyarakat, namun masih banyak yang belum memahaminya secara mendasar apakah Hak Asasi Manusia itu sendiri ?

Makalah ini dibuat untuk memperdalam pemahaman tentang hak asasi manusia dan sekaligus menjadi tugas mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan pancasila.

Dalam proses penyelesaian makalah ini saya berterimakasih kepada orang- orang yang telah membantu saya yaitu :

(1)   Bapak Nur Hasan, M.Si, selaku dosen mata kuliah pendidikan pancasila

(2)   Rekan – rekan mahasiswa, karena telah telah banyak memberikan masukan untuk makalah ini

(3)   Orang tua yang selalu mendo’akan yang terbaik dan dukungannya yang selalu dicurahkan tanpa henti- henti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Setiap individu terlahir di Dunia ini memiliki seperangkat hak- hak yang merupakan karunia Allah SWT, yang telah diberikan secara otomatis yang dimiliki oleh individu tersebut, ketika ia dilahirkan di Dunia ini. Hal ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi kehidupan manusia, dan hak kodrati yang tidak bias dilepas dari dalam kehidupan manusia.

Dalam pengkajian tentang hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya “magna charta” (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat “Declaration of Independence” (deklarasi kemerdekaan) yang didalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga Negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah revolusi perancis di perancis, tentang tuntutan hak- hak asasi warga Negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Pada abad ke- 20 perkembangan lebih lanjut hak- hak asasi manusia tidak sekedar terbatas pada persamaan hak- hak, hak atas kebebasan dan hak pilih saja, tetapi meluas dan berkembang mengikuti pola ekonomi (kesejahteraan), dan social budaya. Di Amerika Serikat sewaktu presiden Roosevelt dikenal dengan kebebasan yaitu kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan berkeinginan.

Setelah perang Dunia II peristiwa penting dalam perkembangan hak- hak asasi manusia adalah paham demokrasi ( dari, oleh, dan untuk ) rakyat, dan peristiwa penting diakuinya hak- hak asasi manusia secara umum (universal) yaitu lahirnya “Universal Deklaration of Human Rights” sebagai pernyataan umum tentang hak- hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang Majlis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa di Paris, yang memuat 30 pasal tentang hak- hak asasi manusia.

Para pendiri Negara telah menyadari bahwa dengan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan bangsa, menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Demikian pula bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai Negara yang merdeka dan bermartabat seperti bangsa- bangsa merdeka lainnya di Dunia. Itulah sehingga materi yang berkenaan dengan HAM oleh pendiri Negara telah diinkorporasikan dalam perumusan Pancasila dan UUD 45. Dimasukkannya materi HAM didalam UUD 45 telah membawa konsekuensi bahwa HAM telah merupakan hak konstitusional yang dijamin hokum.

Pancasila baik sebagai dasar Negara maupun sebagai ideologi bangsa banyak mendapat sorotan. Pada tatanan factual misalnya selalu digeneralisasi bahwa adanya penyimpangan- penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, pelanggaran HAM dalam bentuk lainnya seperti KKN, dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan ideology pancasila dalam mengatasi berbagai masalah bangsa yang timbul dalam era reformasi sekarang dan pengaruh kehidupan global. Pancasila juga mendapat sorotan dari para penulis dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun demikian pada dasarnya semua menyadari bahwa pancasila memuat sejumlah nilai dasar ( system nilai universal ) yang melandasi HAM dan tidak dapat dipisahkan dari cita rakyat Indonesia. Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan UUD 45 sebagai landasan konstitusional.

Masalah HAM adalah sesuatu yang sering dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Dalam pemenuhan tentang HAM ini, kita harus ingat bahwa kita makhluk social tidak dapat menghindari untuk bersentuhan atau bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Jangan sampai untuk memenuhi HAM pribadi masing- masing, orang sampai melakukan pelanggaran HAM orang lain.

 

B.Rumusan Masalah

(1)   Apa pengertian dan ciri pokok hakikat HAM ?

(2)   Bagaimana sejarah dan perkembangan HAM ?

(3)   Bagaimanakah implementasi HAM dalam pancasila ?

(4)   Bagaimanakah prinsip HAM dalam sila- sila dari pancasila ?

 

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

1.Apa Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAM ?

Pengertian HAM

Hak asasi manusia ( HAM ) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[1]

HAM memiliki beberapa ciri khusus yaitu :

  • Hakiki ( ada setiap pada diri seseorang sebagai makhluk tuhan )
  • Universal, artinya berlaku untuk semua orang
  • Permanen dan tidak dapat dicabut
  • Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak.

Perkembangan tuntutan HAM berdasarkan kemajuan tingkat peradapan budaya dapat dibagi secara garis besar meliputi bidang sebagai berikut :

(1)   Hak asasi pribadi ( Personal Rights )

(2)   Hak asasi di bidang politik ( Politic Rights )

(3)   Hak asasi di bidang ekonomi ( Economic and Property Rights )

(4)   Hak asasi di bidang social budaya ( Social and Cultural Rights )

(5)   Hak untuk memajukan ilmu dan teknologi

(6)   Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights )

(7)   Hak asasi di bidang HANKAM ( Defense and Scurity Rights )

Ciri Pokok Hakikat HAM

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu :

(1)   HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

(2)   HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal usul social dan Negara.

(3)   HAM tidak bias dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hokum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.[2]

2.Sejarah dan Perkembangan HAM

Sejarah dan perkembangan mengenai HAM sudah ada sejak dulu, dimulai dari pemikiran- pemikiran tentang HAM pasca perang Dunia ke 2 yang dibagi ke dalam 4 generasi yaitu :

(1)   Generasi pertama, berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Focus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara- Negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tata tertib hukum yang baru.

(2)   Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan hak- hak social, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak social- budaya, hak ekonomi – politik.

(3)   Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, social, budaya, politik, dan hokum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak- hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya pemikiran HAM, generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak- hak rakyat lainnya yang dilanggar.

(4)   Generasi keempat, yang mengkritik peranan Negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu progam pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara- Negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut “Declaration of The Basic Duties of Asia People and Gavernment”.

Dari pemikiran- pemikiran tersebut, nantinya akan menghasilkan hal- hal penting mengenai perkembangan HAM di Dunia. Hal- hal tersebut yaitu :

v  Magna Charta (1215)

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute ( Raja yang menciptakan hokum, tetapi ia sendiri tidak ikut terikat dalam hukum tersebut ), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawaban dimuka hukum.[3]

v  Declaration of Independence of The United States 1776

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya “The Amirican Deklaration of Independence yang lahir dari faham Rousseau dan Montesquuieu, mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

v  Declaration des Droit de II “ Hoome et du Ctoyen (1789)

Pada tahun 1989 lahirlah The Fanch Declaration ( Deklarasi Prancis ), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip Presumption of Innocent, artinya orang- orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan panggilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

v  Atlantic Charter (1941)

Atlantic Charter muncul setelah perang Dunia ke 2 oleh F.D. Roosevelt. Pada atlantic charter terdapat empat hak kebebasan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali yang disebut The Four Freedom yaitu :

  1. Hak untuk memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat.
  2. Hak untuk memiliki kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya.
  3. Hak untuk memiliki kebebasan dari kemiskinan, dapat diartikan bahwa setiap bangsa berhak untuk berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya.
  4. Hak untuk memiliki kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.[4]

v  Universal Declaration of Human Right (1948)

Merupakan deklarasi yang diumumkan oleh PPB mengenai hak- hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak- hak tersebut. Sementara itu untuk perkembangan HAM di Indonesia dapat digolongkan menjadi :

  1. Pemikiran HAM sebelum periode kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan.
  2. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode yaitu :

1)      Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.

2)      Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

3)      Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.

4)      Periode 5 Juli 1950 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

3.Implementasi HAM dalam Pancasila

HAM merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila ke dua. Maksudnya disini adalah bagaimana HAM benar- benar dilaksanakan dan dijunjung tinggi dengan tetap berpegang pada pernyataan pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”. Di dalam kehidupan bangsa, manusia mempunyai kedudukan sebagai warga masyarakat dan warga Negara. Oleh karena itu, mereka berhak untuk memiliki suatu kedudukan ( harkat, martabat, dan derajat ) yang sama. Sila ke dua pancasila ini mengandung nilai- nilai kemanusiaan yang mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara, berhak diperlakukan secara adil dan pengakuan bahwa setiap manusia wajib mengembangkan kehidupan bersama yang semakin berbudaya ( beradap ).

Atas dasar tersebut, sila kemanusian tidak akan membedakan manusia dalam memperlakukan dan mengakui harkat dan martabatnya, baik karena perbedaan kulit, suku, jenis kelamin, agama dan lain lain. Setiap warga Negara diberi kebebasan yang sama, tidak ada perbedaan apapun misalnya kebebasan memeluk agama. Dalam melaksanakan perintah agama diwajibkan saling menghormati, kita tidak boleh melecehkan agama dan keyakinan orang lain.

Peraturan pelaksanaan HAM berbentuk peraturan perundang- undangan yang bersumber pada pancasila. Dalam pelaksanaannya hak asasi perlu dilindungi dengan pelaksanaan kewajibannya. Setiap orang mempunyai hak asasi sesuai dengan ajaran hak asasi dalam berbagai peraturan yang berlaku, hak asasi manusia tidak bisa dilaksanakan secara mutlak sebab kalau dilaksanakan secara mutlak, maka akan melanggar hak asasi orang lain. Jadi batas pelaksanaan hak asasi adalah hak milik orang lain.

Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Keduanya saling membutuhkan dan mempengarui. Keseimbangan tersebut harus dicapai sehingga dapat memberikan ketenangan dan keberhasilan setiap manusia.[5]

Oleh karena itu, upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan factor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak- hak asasi manusia. Di dalam era globalisasi sekarang ini, tidak ada Negara yang bisa menutup dirinya dari masyarakat internasional, mengecualikan diri dari komunitas internasional dan sebaliknya kalau ingin menjalin hubungan dengan banyak Negara, pemerintah yang berkuasa tidak bisa berbuat sewenang- wenang, sehingga kehilangan kelayakan sebagai suatu pemerintah. Demikian pula dengan warga Negara juga tidak bisa melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Semua pihak yakni pemerintah organisasi- organisasi social politik dan kemasyarakatan, maupun berbagai lembaga- lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat, dan warga Negara perlu terlibat dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Upaya- upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menegakan hak asasi manusia diantaranya melalui pembentukan komisi nasional hak asasi manusia ( KOMNAS HAM ) dan pengadilan HAM serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Pemerintah juga memberlakukan Undang- Undang No.39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Undang- Undang ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang- undangan hak asasi manusia. Pembentukan undang- undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota PBB dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ternyata penegak Hak Asasi Manusia masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak harapan dan tantangan dalam menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejarah Indonesia sejak kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan social. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status social lainnya. Kenyataan memang menunjukkan bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiyayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya dan sebagainya.

Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat public dan aparat Negara. Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, kadang kala justru mengintimidasi, menganiyaya, atau bahkan menghilangkan nyawa rakyat. Adapun hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi : 1) Hak Asasi Pribadi meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya. 2) Hak Asasi Ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual serta memanfaatkannya. 3) Hak Asasi Politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dan hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. 4) Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Implementasi HAM dapat difahami secara benar, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan social maupun kehidupan individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari- hari, upaya tersebut harus diupayakan secara terus- menerus kesetiap orang sedini mungkin melalui pendidikan HAM baik pendidikan formal maupun non formal. Implemetasi HAM tidak hanya disadari dengan pikiran tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh- sungguh agar tercipta keseimbangan hidup di dalam masyarakat.

 

4.Prinsip HAM dalam Sila- Sila Pancasila

The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang dalam dan panjang, akhirnya menyepakati, menetapkan serta mengesahkan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar, dan ideologi Negara pada 18 Agustus 1945 sumber bahan dan nilai pancasila digali dari diri bangsa Indonesia sendiri.

Nilai yang terkandung dalam lima nilai pancasila mempunyai fungsi konstruktif dan regulative. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa pancasilalah yang menentukan apakah tata  hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar.pancasila disini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulative yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak.[6]

Bila mengacu pada fungsi konstruktif dan regulative dari pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang- undangan (termasuk di dalamnya UU tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai- nilai universal dan bahkan nilai local yang terkandung dalam pancasila sebagai acuan. System nilai universal dari pancasila yang melandasi HAM adalah : a) nilai religious atau ketuhanan, b) nilai kemanusiaan, c) nilai persatuan, d) nilai kerakyatan, dan e) nilai keadilan.

Nilai religious (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan suatu keunikan dalam penyelenggaran Negara RI dibandingkan dengan Negara- Negara barat misalnya yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Ide tentang HAM bagi bang Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilai- nilai ketuhanan. Karena HAM bersumber dari nilai- nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa, maka pada dasarnya manusia itu termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaan-Nya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama.

Kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari sila pertama pancasila dalam kaitannya dengan HAM (termasuk kaitannya dengan hokum) adalah : a) Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas, b) ketentuan perundang- undangan harus selalu mengacu pada nilai- nilai ketuhanan yang universal, c) semua individu dalam Negara memiliki hak asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai apa yang ia percaya dan tiada apapun yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut.[7]

Derivasi dari asas di atas telah secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.[8] Pemahaman nilai ini ditingkat praksis juga Nampak belum bulat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tingkat dan bentuk konflik yang terjadi di beberapa daerah yang masih dilandasi oleh hal- hal primordial.

Kemanusiaan yang adil dan beradap sebagai sila kedua pancasila mengandung nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hal asasinya yang harus dihormati oleh siapapun dan perlakuan yang adil terhadap sesame manusia. Pengertian manusia beradap adalah manusia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain.[9] Nilai- nilai kemanusiaan ini merupakan sumber nilai bagi HAM. Tanpa nilai kemanusiaan HAM akan mengakibatkan manusia keluar dari jati dirinya sebagai manusia. Untuk itu kemanusian yang menjadi cirri khas bangsa Indonesia adalah berkeadilan dan berkeadapan. Karena itu perwujudan HAM harus meningkatkan keadilan dan peradapan manusia. Sila kedua pancasila inilah yang melandasi semua hak dan kebebasan mendasar bagi seluruh individu yang berada dalam wilayah Indonesia.

Sila ketiga pancasila yakni persatuan Indonesia mengandung nilai- nilai persatuan bangsa.  Nilai persatuan yang ada disesuaikan dengan nilai- nilai keindonesiaan. Nilai persatuan yang dimaksud adalah kondisi dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan secara terus- menerus dari bangsa Indonesia yang sangat hiterogen, baik dari segi ras, suku, agama, tingkat ekonomi maupun keyakinan politik. Sila ketiga pancasila inilah yang membuahkan kerangka fikir, misalnya penghormatan kepada setiap perbedaan yang ada, penghormatan pada hukum dan masyarakat, adat, harmoni dan keseimbangan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan, sebagai sila keempat pancasila, merupakan asas yang menghasilkan seperangkat nilai yang menjadi landasan kehidupan sebagai warga Negara dalam pemerintah, yang dirumuskan dalam hak untuk turut serta dalam pemerintah. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Di dalam menyelesaikan masalah bersama diutamakan musyawarah dengan melibatkan semua komponen ikut berpartisipasi dalam masalah tersebut. Pada dasarnya asas yang dianut dalam sila keempat pancasila adalah mengutamakan partisipasi publik yang merupakan salah satu unsure dalam kerangka Good Governance. Implikasinya adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan public harus dilibatkan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Sila kelima pancasila, di dalam terkandung nilai- nilai keadilan sosial, antara lain berupa : a) perwujudan keadilan social dalam kehidupan masyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia, b) keadilan dalam kehidupan social terutama meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, social, budaya serta pertahanan keamanan, dan c) cita- cita masyarakat adil ma’mur material dan spiritual secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, d) adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak- hak orang lain, dan e) cinta akan kemajuan dan pembangunan. Nilai keadilan harus menjadi dasar dalam pembanguna HAM, karena tanpa keadilan HAM akan menjadi manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Menjadilah ia bertidak sewenang- wenang dan melanggar HAM manusia lainnya.

Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung elemen keadilan yang sebenarnya lebih dari sekedar keadilan menurut hukum (Legal Justice). Sila kelima pancasila ini membawa kedepan sejumlah landasan piker bagi semua komponen yang menyangkut antara lain : a) Hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang layak bagi semua insane, b) Hak atas keadilan hukum yang didasarkan pada asas persamaan dimuka hukum, c) Adanya mekanisme hukum yang memastikan bahwa keadilan diberikan pada setiap insan.[10]

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1)      Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan YME yang dibawa sejak lahir. Ciri pokok hakekat Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi Manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, Hak Asasi Manusia  berlaku untuk semua orang, Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar.

2)      Hal – hal penting mengenai perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia, seperti Magna Charta, Declaration of Independence of The United States, Declaration des Droits de II, Homme et du Ctoyen, Atlantic Charter, Universal Declaration of Human Rights, ternyata dihasilkan dari pemikiran – pemikiran mengenai perkembangan Hak Asasi Manusia, terdahulu yang dibagi ke dalam empat generasi.

3)      Hak Asasi Manusia merupakan salah satu contoh dari penerapan pancasila sila kedua. Hak Asasi Manusia dalam pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia.

4)      Prinsip Hak Asasi Manusia dilandasi oleh system nilai Universal dalam Pancasila yaitu a) nilai religius atau ketuhanan, b) nilai kemanusiaan, c) nilai persatuan, d) nilai kerakyatan, dan e) nilai keadilan.

B.SARAN

Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, bahkan moral Negara, politik Negara, pemerintah Negara, hukum, dan peraturan perundang – undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara, harus dijiwai dengan nilai – nilai Pancasila, dan sebagai makhluk social kita harus mampu mempertahankan, memperjuangkan Hak Asasi Manusia kita sendiri. Disamping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga Hak Asasi Manusia orang lain, jangan samapai kita melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan jangan sampai pula Hak Asasi Manusia kiat dilanggar dan diinjak – injak orang lain. Diharapkan juga kepada pemerintah dan instasi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Dalam menentukan kebijakan perundang – undangan jangan hanya melihat satu sisi saja. Karena terkadang undang – undang tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan saat ini tidak mampu memberikan bantuan yang berarti bagi orang- orang yang tertindas.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Hidayat, Komaruddin. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan ( civic education ). Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
  • Widjaja, 2000. Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta : Rieneka Cipta.
  • http:// unjalu. Blogspot. Com/ 2011/ 3/ ham dan humaniter. Html
  • http:// rahaj3n9. WordPress./ 2010/01/ 11/ abstrak- konsepsi- dasar- dan – implementasi- hak- asasi- manusia- dalam- pancasila.

 

 

 


[1]  Uu no. 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia.

 

[2] Mansyur fakih, 2003.

[3] Mansyur Effendi, 1994.

[4]  Mansyur Effendi, 1994.

[5]  Mertoprawiro(dalam margono dkk, 2002:60)

[6]  Hamid Attamimi (BP-7 Pusat, 1993:69 )

[7]  Harkristuti Harkriswono, 2002:5.

[8]  Sinar Grafika, 1999:4

[9]  Suhardi, 2003: 42

[10]  Harkristuti Harkrisnowo, 2002: 10

KATA PENGANTARPuji dan syukur saya panjatkan kepada Allah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s